Kebijakan-kebijakan Politik pada Masa Orde Baru dalam Bidang Politik, Ekonomi dan Sosial budaya

Kebijakan politik pada masa orde baru – Kebijakan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah masa orde baru didasarkan cerminan dinamika pergulatan pemikiran tentang ekonomi-politik pembangunan yang berkembang dalam sebuah komunitas politik pada negeri ini.

Oleh sebab itu untuk bisa memahami kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, kita harus lebih mengkaji berbagai pemikiran yang berkembang di kalangan tokoh dunia bisnis, pemimpin politik, dan kalangan intelektual.

Masa era orde baru ditandai dengan pelantikan presiden baru pengganti Presiden Soekarno yaitu Jendral Soeharto. Pada saat itu Jendral Soeharto dilantik pada tanggal 12 Maret 1967 sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan pada pemerintah orde barulah penataan kembali tatanan seluruh kehidupan bangsa dan negara serta menjadi titik awal evaluasi terhadap penyelewengan pada masa pemerintahan terdahulu.

Kebijakan Politik Luar Negeri Pada Masa Orde Baru

Kebijakan Politik Luar Negeri Pada Masa Orde Baru

pramukasmkalikhlas.blogspot.co.id

Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Kabinet Ampera atau kabinet yang dibuat pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dalam menata ulang politik luar negeri, antara lain:

1. Kembalinya Indonesia Menjadi Anggota PBB

Pada tanggal 28 September 1966, Indonesia kembali menjadi salah satu anggota PBB. Dan tercatat sejarah Indonesia menjadi negara ke-60 yang telah bergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut. Kebijakan itu pun membuat Indonesia memperoleh banyak manfaat, yaitu:

  • Indonesia mendapatkan sumbangan dari PBB dalam bidang kebudayaan, sosial dan ekonomi.
  • PBB mempunyai andil besar dalam proses kembalinya Irian Barat ke wilayah Indonesia.
  • PBB juga berperan dalam mempercepat pengakuan de jure ataupun de facto kemerdeaan Indonesia di mata dunia.

2. Pemulihan Hubungan Dengan Malaysia

Pada masa orde baru diputuskan untuk memulihkan hubungan dengan Negara Malaysia yang ditetapkan pada ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966. Usaha untuk menjalin hubungan baik dengan Malaysia akhirnya berhasil dicapai dengan pendatanganan Jakarta Accord pada tanggal 11 Agustus 1966. Sebenarnya normalisasi hubungan Indonesia dan Malaysia itu merupakan hasil perundingan di Bangkok (29 Mei hingga 1 Juni 1966)

Perundingan tersebut dikenal dengan Perundingan Bangkok. Dari perundingan tersebut menghasilkan beberapa hal, yaitu:

  • Kedua pemerintahan ( Indonesia & Malaysia ) menghentikan segala bentuk permusuhan.
  • Persetujuan pemulihan hubungan diplomatik antar kedua negara tersebut.
  • Rakyat Serawak dan Sabah akan diberi kesempatan guna menegaskan kembali keputusan yang telah diambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia.

3. Membentuk Sebuah Organisasi Antar Negara Asia Tenggara Yaitu ASEAN

Organisasi ASEAN itu prakarsai lima menteri luar negeri di kawasan Asia Tenggara yaitu Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Narsisco Ramos dari Filipina, Thanat Khoman dari Thailand dan S. Rajaratnam dari Singapura. Deklarasi ASEAN dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Salah satu tujuan utama didirikannya ASEAN itu untuk bekerja sama secara regional dalam perkembangan kebudayaan, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan kemajuan sosial.

4. Mengikuti Berbagai Organisasi Internasional

Indoensia banyak sekali mendapatkan bantuan dana untuk pembangunan. Salah satu organisasi Internasional yang membantu Indonesia yaitu Consultative Group on Indonesia (CGI). Namun sebelum mendapat bantuan dari CGI, Indonesia mendapatkan bantuan terlebih dahulu dari Inter-Governmental Group On Indonesia (IGGI) yang didirikan pada tahun 1967.

Tujuannya adalah untuk memberikan bantuan jangka panjang dengan bunga yang ringan kepada Negara Indonesia dalam permasalahan pendanaan pembanggunan Indonesia. Anggota IGGI terdiri atas dua kelompok, yaitu:

  1. Badan keuangan dunia, baik regional dan internasional, antara lain Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE), Dana Moneter Internasioanl (Internatiaonal Monetary Fund), Dana Moneter Internasional, Bank Pembangunan Asia(Asian Development Bank, dan juga Bank Dunia (World Bank).
  2. Negara kreditor, yaitu Kanada, Amerika Serikat, Selandia Baru, Australia, Jerman Barat, Belanda, Jepang, Swiss, Italia, Belgia, Prancis dan juga Inggris.

Pembentukan Asia Pasific Economic Cooperation (APEC)

Perkembangan ekonomi dan dunia pada saat itu berubah dengan cepat, hal itu menjadi latar belakang terbentuknya APEC. Pada saat itu Putaran Urugay dalam hal masalah perdagangan bebas gagal disepakati. Menimbulkan kekhawatiran akan menimbulkan sikap proteksi dari negara-negara maju.

Indonesia pun sebagai anggota APEC, saat itu ditunjuk sebagai ketua APEC untuk periode 1993 hingga 1995. Berperan sebagai ketua APEC, Indonesia sukses menyelenggarakan Pertemuan APEC di daerah Bogor pada tanggal 14-15 November 1994 yang dihadiri oleh 18 negara. Dan saat sidang APEC di Tokyo pada tahun 1995, memutuskan untuk era perdagangan bebas akan mulai diterapkan di tahun 2003 bagi negara mau dan tahun 2010 untuk negara berkembang.

Kebijakan Pemerintah Orde Baru Dalam Bidang Ekonomi

Kebijakan Pemerintah Orde Baru Dalam Bidang Ekonomi

www.varia.id

Dalam penataan ulang pemerintahan, bidang ekonomi pun menjadi salah satu persoalan yang segera dibenahi. Untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi yang kacau pada saat pemerintahan orde lama. Pemerintah order baru pun melakukan beberapa langkah, sebagai berikut:

  1. Dibuatnya ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966. Kebijakan ini merupakan pembaharuan kebijakan pembangunan, keuangan dan ekonomi.
  2. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) mengeluarkan garis program pembangunan, meliputi rehabilitas dan stabilisasi, serta program penyelamatan.

Langkah-langkah yang diambil oleh Kabinet Ampera yang berdasarkan Ketetapan MPRS yang telah dibuat, adalah:

  • Berorientasi kepada kepentingan produsen kecil.
  • Debirokratisasi untuk melancarkan segala aktivitas perekonomian.
  • Melakukan perbaikan serta mendobrak sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan ekonomi.

Kebijakan Orde Baru Dalam Bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan

studijurnalistik.blogspot.co.id

Beberapa kebijakan yang diambil dalam bidang sosial budaya dan kemasyarakatan oleh pemerintahan orde baru, yaitu:

  1. Dalam pengendalian gerakan mahasiswa, pemerintah membuat Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan juga Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK) di tahun 1978.
  2. Pemerintah memberikan posisi kepada Departemen Penerangan untuk mengontrol setiap media masa. Departemen Penerangan pun mengharuskan setiap media masa memiliki SIUPP.  Undang-Undang Pokok Pers No 12 tahun 1982 digunakan untuk mengendalikannya. Sehingga, bagi media yang melanggar akan dibatalkan SIUPP-nya.
  3. Pemerintah mendukung penuh program Kirap Remaja Indonesia. Parade Keliling Indonesia ini diselanggarakan satu kali dalam dua tahun yang dilaksanakan oleh Yayasan Tiara Indonesia yang dipimpin oleh Mbak Tutut atau Siti Hardijanti Rukmana sejak tahun 1989.
  4. Pengontrolan pelajaran sejarah untuk anak sekolah melalu buku dan film G 30 S/PKI yang diputar setiap tahun di tanggal 30 September. Untuk mengingatkan bahaya laten PKI dan memuji kepahlawanan Jenderal Soeharto.

Kebijakan Pemerintah Orba ( Orde Baru ) dalam Penyeragaman Ideologi

Kebijakan Pemerintah Orba ( Orde Baru ) dalam Penyeragaman Ideologi

www.tifafoundation.org

Pemerintah orde baru melakukan penyeragaman ideologis melalui ideologi Pancasila. Dikarenakan Pancasila telah menjadi konsesus nasional. Akhirnya gagasan ini disampaikan oleh Presiden Soeharto di acara ulang tahun ke-25 UGM atau Universitas Gajah Mada pada tanggal 19 Desember 1974. Dan juga pada saat pembukaan Kongres Nasional Pramuka pada tanggal 12 Agustus 19799 di Jakarta.

Tujuan pemerintah saat itu adalah untuk menghindari permasalahan perbedaan  ras, agama, suku dan antargolongan yang biasa disebut dengan Sara. Mereka berpendapat bahwa sara merupakan permasalahan yang sensitif di Indonesia yang sering menimbulkan konflik sosial.

Namun konflik yang bermuatan sara tidak bisa dihindari, contohya pada tahun 1992 terjadi konflik antara kaum muslim dan non muslim di Jakarta. Beberapa tahun kebijakan ini berjalan, krtiki pun datang dari berbagai golongan atau kalangan terhadap kebijakan tersebut.

Kemudian pemerintah kembali membuat kebijakan untuk orsospol atau organisasi sosial dan politik diseragamkan, artinya mereka harus menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi dan partai yang disebut dengan asas tunggal. Walaupun mendapatkan kritikan kembali dari berbagai kalangan, Presiden Soeharto tetap meneruskan gagasannya. Pemerintah pun dengan persetujuan DPR, menetapkan Undang-Undang No.3/1985 yang mengharuskan partai-partai politik dan juga Golkar harus menerima Pancasila sebagai asas tunggal mereka.

Pada tanggal 17 Juni 1985, empat bulan setelah hal tersebut, disusul kembali Undang-Undang No.8/1985 tentang ormas yang dikeluarkan oleh Presiden Soeharto. Dalam Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa seluruh organisasi massa dan sosial harus mencantumkan Pancasila sebagai asas tunggal mereka.

Demokrasi Pancasila yang menjunjung tinggi bhineka tunggal ika digunakan oleh pemerintah orde baru untuk mematikan kebhinekaan untuk bisa mencekal dan memenjarakan tokoh-tokoh yang mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah orde baru.

Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi Masa Orde Baru

Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi Masa Orde Baru

merdeka.com

Pada saat pemerintah orde baru, ekonomi Indonesia berkembang pesat. Walaupun diringi dengan praktik korupsi yang juga cukup besar. Kebijakan keamanan yang diterapkan oleh pemerintah saat itu pun berhasil menciptakan suasana aman bagi masyarakat dan pembangunan ekonomi pun berjalan dengan baik.

Selain keberhasilan yang dicapai oleh pemerintah orde baru, dilain sisi kebijakan politik dan ekonomi pemerintah orde baru pun memberikan dampak yang lain. Berikut ini beberapa contoh dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari kebijakan dibidang ekonomi dan politik.

Dampak Positif Kebijakan Bidang Politik

  1. Keamanan dalam negeri menjadi lebih aman.
  2. Peleburan partai politik agar pemerintah dapat mengontrol parpol.
  3. Pembangunan pondasi yang kuat bagi kekuasaan lembaga kepresidenan yang menjadikan semakin kuatnya peran Negara dalam Masyarakat.

Dampak Negatif Kebijakan Bidang Politik

  1. Terjadinya Dwifungsi Abri terlalu mengakar ke sendi-sendi kehidupan bernegara dan berbangsa.
  2. Kebijakan Politik tidak demokratis, cenderung birokratis dan cenderung KKN.
  3. Pemerintah gagal memberikan pelajaran demokrasi yang benar kepada rakyat Indonesia.

Dampak Postif Kebijakan Bidang Ekonomi

  1. Berhasil menumbuhkan rasa cinta produk dalam negeri dan nasionalisme.
  2. Penurunan kemiskinan yang disertai perbaikan kesejahteraan rakyat.
  3. Indonesia berhasil menjadi bangsa yang dapat memenugi kebutuhan beras sendiri yang sebelumnya adalah negara pengimpor beras terbesar.

Dampak Negatif Kebijakan Bidang Ekonomi

  1. Meningkatnya kecemburuan antara penduduk lokal dengan para transmigran yang mendapat fasilitas dari pemerintah.
  2. Memunculkan kekecewaan di sejumlah daerah yang terjadi kesenjangan pembangunan seperti Papua dan Aceh.
  3. Menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang erat dengan KKN atau Korupsi, Kolusi dan Nepostisme.

Itulah pembahasan singkat mengenai kebijakan politik pada masa orde baru. Sehingga kita bisa tahu sejarah indonesia. Presiden Pertama Indonesia yaitu Soekarnio pernah berkata ” Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah”. Semoga artikel ini dapat bermanfaat. Terima kasih sudah membaca.

 

Leave a Reply