Ulasan Lengkap Pelaksanaan Politik Etis, Mulai dari Pengertian, Latar Belakang, Isi Kebijakan dan Tokoh Politik Etis

Pelaksanaan Politik Etis – Sebuah pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial atau Belanda memiliki tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi adalah pengertian politik etis. Sebutan lain dari politik etis yaitu politik balas budi.

Pemikiran ini bermula dari peristiwa politik tanam paksa, akhirnya muncul kaum etis yang dipelopori oleh sebuah wartawan koran De Locomotief yaitu Pieter Brooshooft. Selain seorang wartawan, ia pun merupakan seorang politikus yang menjadikan pemerintah kolonial membuka mata atau memperhatikan nasib para pribumi yang terbelakang.

COPY CODE SNIPPET

Latar Belakang Politik Etis

latar belakang politik etis

histori.id

 

Keadaan sosial dan ekonomi di Indonesia sangat buruk dan jauh dari kata sejahtera. Terutama dalam bidang pendidikan, bagi mereka yang bukan kalangan bangsawan tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Maka oleh sebab itu pihak kolonial melaksanakan politik etis untuk pribumi dengan mendirikan pendidikan rakyat sampai ke desa dan memberikan hak penuh untuk para pribumi.

Sebagaimana penjelasan di awal, salah satu pemicu usulan politik etis itu karena politik tanam paksa yang sangat menyiksa para pribumi. Politik etis memiliki dua bidang utama untuk tujuannya yaitu bidang sosial dan juga bidang ekonomi.

Di bidang sosial tujuannya yaitu untuk menumbuhkan kesejahteraan sosial terutama pada penduduk pedesaan. Sedangkan dalam bidang ekonomi bertujuan untuk meningkatkan perkembangan perusahaan orang barat sehingga bisa menyediakan dana untuk kesejahteraan penduduk di Hindia Belanda.

Isi Kebijakan Politik Etis

isi kebijakan politik etis

rosemild.blogspot.com

Seorang juru bicara dari golongan sosialis yaitu Van Kol, memberikan kritikan terhadap keadaan Indonesia yang terus-menerus di eksploitasi kekayaannya dan sama sekali Indonesia tidak mendapatkan keuntungan. Akhirnya pada tahun 1899, Van Deventer di dalam artikelnya menuliskan bahwa jutaan gulden yang didapat dari Indonesia termasuk sebagai Hutang Kehormatan.

Pembayaran hutang tersebut bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu dikenal dengan Trilogi Van Deventer, antara lain:

  1. Edukasi atau pendidikan
  2. Emigrasi atau perpindahan penduduk
  3. Irigasi atau pengairan

Pelaksanaan Politik Etis

pelaksanaan politik etis

rosemild.blogspot.com

Mulai tahun 1901, pemerintah kolonial belanda sudah memerhatikan aspirasi rakyat Indonesia yang kemerdekaan dan juga emansipasi. Selanjutnya dicari bentuk pemerintahan kolonial yang menggabungkan antara Timur dan Barat. Maka dari itu politik etis juga disebut dengan politik asosiasi. Perubahan yang diinginkan pun berhasil dicapai dengan politik etis ini, yaitu antara lain:

  1. Perbaikan kualitas kesehatan dan penanggulangan penyakit. Di tahun 1920, tercatat bahwa sebagian besat wilayah Indonesia sudah terbebas dari penyakit cacar dan kurang lebih di tahun 1928 sudah terbebas pula dari penyakit kolera.
  2. Edukasi, dengan mendirikannya bermacam sekolah bagi semua golongan masyarakat, misalnya kelas 1 (bagi anak-anak pegawai negeri, orang berharta, dan orang berkedudukan), sekolah dokter Jawa (STOVIA) dan sekolah pamong praja (OSVIA).
  3. Emigrasi atau transmigrasi yaitu dengan memindahkan penduduk dari tempat yang padat ke tempat yang tidak padat penduduk, terutama bagi para penduduk di Pulau Jawa yang semakin padat.
  4. Pembangunan irigasi untuk memenuhi kebutuhan pertanian. Sekitar tahun 1914, pemerintah kolonial telah membangun irigasi seluas 93.000 bau.
  5. Desentralisasi pemerintahan yaitu dengan mewujudkan dengan membuat Undang-Undang Desentralisasi pada tahun 1903 mengenai pembentukan dewan-dewan lokal sebagai lembaga hukum.

Kegagalan Politik Etis

kegagalan politik etis

bapersip.jatimprov.go.id

Pada dasarnya politik etis ini sangat baik dan berdasarkan atas asas perikemanusiaan. Namun kenyataannya, pelaksanaan politik etis ini jauh dari yang diharapkan. Seharusnya politik etis ini bersifat untuk kepentingan bersama. Tetapi dalam pelaksanannya terjadi penyelewangan menjadi politik Asosiasi yang hanya memberikan keuntungan untuk pihak pemerintah Belanda.

Berikut beberapa hal yang menyimpang dalam pelaksanaan politik etis tersebut.

  1. Migrasi atau perpindahan penduduk, hal ini dilakukan karena hanya untuk memenuhi tenaga kerja yang dipekerjakan di perkebunan Belanda di Luar Pulau Jawa.
  2. Irigasi atau pengairan, hal ini dilaksanakan hanya untuk memberikan air di sawah-sawah yang disewa oleh pengusaha-pengusaha Belanda.
  3. Edukasi atau pendidikan, hal ini dilakukan untuk bisa menghasilkan tenaga-tenaga kerja terdidik bagi Belanda yang bersedia diberi upah rendah.

5 Tokoh Politik Etis dari Kalangan Belanda

tokoh politik etis

Eduard Douwes Dekker (markijar.com)

Politik etis di Hindia Belanda pada saat itu setidaknya diwarnai oleh beberapa tokoh, baik sebagai kritikus, eksekutor, fasilitator dan inisiator dari kebijaksanaan tersebut. Berikut 5 tokoh dari Belanda yang mempunyai ambil besar dari politik etis, yaitu:

1. Eduard Douwes Dekker ( tahun 1820 hingga tahun 1887 )

Ia merupakan seorang penulis Belanda yang terkenal dengan Max Havelaar ( 1860 ), yaitu novel satirisnya yang berisi kritikan atas perlakuan yang tidak berperikemanusiaan para penjajah terhadap orang-orang pribumi di Hinida-Belanda. Nama pena Eduard Douwes Dekker yaitu Multatuli yang memiliki arti ” aku sudah menderita cukup banyak ” atau ” aku sudah banyak menderita”.

Setelah bukunya laris terjual di seluruh eropa, maka terkuaklah semua kenyataan kelam di Hindia Belanda, walaupun sebagian kalangan menyatakan bahwa ia berlebihan dalam penggambaran di buku tersebut.

2. Dr. Douwes Dekker

Ernest Francois Eugene Douwes Dekker atau Danuadirja Setiabudi merupakan salah satu pahlawan indonesia dan juga seorang pejuang kemerdekaan. Ia merupakan seorang penulis yang kritik atas kebijakan pemerintah penjajah Hindia-Belanda. Ia juga merupakan penggagas nama ” Nusantara ” sebagai nama Hindia-Belanda yang telah merdeka.

3.  Jacques Henrij Abendanan ( tahun 1852 hingga tahun 1925 )

J.H Abendanon merupakan menteri kerajinan, agama dan kebudayaan Hindia Belanda saat itu sejak tahun 1900-1905. Ia datang ke Hindia Belanda sekitar tahun 1900. Ia mendapat tugas oleh Belanda untuk menjalankan politik etis. Di bawah kepemimpinannya mulai tahun 1900, sudah mulai berdiri sekolah-sekolah, baik untuk golongan priayi maupun golongan rakyat biasa yang hampir merata di setiap daerah.

4. Conrad Theodore Van Deventer ( tahun 1857 hingga tahun 1915 )

Ia dikenal sebagai tokoh politik etis dan juga ahli hukum Belanda. Di sebuah surat yang mencantumkan tanggal 30 April 1886 yang ditujukan untuk orang tuanya, ia mengatakan bahwa perlu adanya sebuah tindakan yang lebih manusiawi bagi pribumi karena ditakutkan jika salah pengelolaan tanah jajahan akan membawa dampak yang buruk atau kebangkrutan untuk Belanda seperti yang dialami Spanyol.

5. Pieter Brooshooft ( tahun 1845 hingga tahun 1921 )

Ia merupakan seorang sastrawan dan juga wartawan yang dikenal sebagai salah satu tokoh politik etis. Di tahun 1887, ia melakukan perjalanan mengelilingi Pulau Jawa. Setelah itu ia menuliskannya di sebuah laporan tentang kondisi yang sangat menyedihkan di Hindia Belanda yang disebabkan adanya kebijakan tanam paksa oleh pemerintah.

Itu sedikit pembahasan tentang pelaksanaan politik etis yang terjadi di masa pemerintahan Hindia Belanda. Semoga artikel ini dapat bermanfaat. Terima kasih. 🙂

Leave a Reply